Page 15 - Generasi Muda Reforma Agraria

xiv Generasi Muda Reforma Agraria

Indonesia (Arizona, 2014: 335). Dengan kata lain prinsip ini
sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut UUD
1945. Konsepsi penguasaan negara sebagai bentuk mandat
kolektif dari rakyat kemudian diwujudkan dalam lima
bentuk, yaitu : (1) Pengaturan, dilakukan dengan membuat
aturan sebagai pedoman pemanfaatan tanah dan sumber
daya lainnya; (2) Pengelolaan, dilakukan dengan keterlibatan

langsung pemerintah sebagai operator dalam pengelolaan
pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya; (3) Kebijakan,
dilakukan dengan perencanaan, dan menentukan arah dari
pemanfaatan pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya; (4)
Pengurusan, dilakukan dengan memberikan izin, lisensi atau
konsesi kepada swasta; dan (5) Pengawasan, dilakukan dalam
bentuk evaluasi, audit, dan juga langkah-langkah penegakan

hukum (Arizona, 2014; 345).
Atas hal tersebut diatas, bahwa sebenarnya pengelolaan
sumber daya agraia yang dilakukan oleh negara merupakan
mandat dari seluruh rakyat Indonesia dan tentu harus
bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas
dasar mandat seluruh rakyat tersebut, kewenangan negara

dalam mengelola Sumber Daya Agraria didelegasikan pada
lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Undang-
Undang. Dalam hal pengelolaan sumber daya agraria dan
penataan ruang didelegasikan pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.