Page 164 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi

dapat dengan mudah mendapatkan hak akses dan penguasaan
Tanah Timbul. Ada beberapa cara yang ditempuh masyarakat:

Sistem Trukah
Proses awal pengalihan hak Tanah Timbul pada masya-
rakat dilakukan dengan sistem trukah. Sistem ini dilakukan
tahun 1988 dengan dikeluarkannya “Surat Keputusan Bupati
No. 144/802/25/ Tahun 1988 tentang Distribusi Tanah
Timbul Pada Masyarakat Kampung Laut”. Sistem trukah
merupakan salah satu sistem penguasaan Tanah Timbul yang
disepakati oleh masyarakat Kampung Laut. Sistem ini di-
lakukan sejak tahun 1980-an, ketika masyarakat sudah mulai
mengusahakan Tanah Timbul untuk dikuasai, baik dalam
bentuk penguasaan hak pengelolaan maupun penguasaan hak
milik tanah pekarangan.
Masyarakat asli Kampung Laut mendapatkan 350 ubin
luas tanah yang dapat di-trukah. Pada sistem trukah, masya-
rakat akan melakukan pembabatan hutan di atas Tanah Tim-
bul sebatas luasan yang telah ditentukan. Masyarakat dapat
menentukan lokasi Tanah Timbul yang ada di wilayah desa
mereka masing-masing. Pada kesempatan tersebut, masya-
rakat akan menentukan batas dan melakukan pematokan
Tanah Timbul sesuai dengan luasan yang sudah ditentukan.
Tanah Timbul diberikan patok dengan nama-nama para pe-
megang hak trukah.
Menurut Pemerintahan desa Panikel, masyarakat yang
telah melakukan trukah melaporkan pada pemerintah desa
untuk dilakukan pencatatan. Namun, dalam kenyataannya,
masyarakat masih kurang memperhatikan sistem pelaporan
sebagai sarat tertib administrasi bagi pencatatan pertanahan
di wilayah Tanah Timbul. Hingga tahap penelitian ini dilaku-
kan, sistem trukah sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan
mengingat luasan lahan yang tersedia sudah habis dibagi rata
pada seluruh masyarakat Kampung Laut.

150