Page 7 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

vi FX. Sumarja

seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak boleh sejengkal tanah hak
milik di Indonesia dimiliki orang asing. Berdasarkan dua hal tersebut,
UUPA mewujudkannya dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21, Pasal 26, dan
Pasal 27 huruf a angka 4, dan telah menyediakan kebutuhan tanah
bagi orang asing dengan hak pakai dan hak sewa untuk bangunan
yang tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 44 UUPA.
Penerbitan buku ini diharapkan menjadi salah satu upaya

untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting larangan
pemindahan tanah hak milik kepada orang asing dari sisi politik
hukum dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
Secara sistematika buku ini disusun dalam sembilan bab, yang secara
substansial membahas tiga aspek. Pertama, pengaturan larangan
pengasingan pada masa VOC/Hindia Belanda dan pengaturan
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing menurut

UUPA. Pemahaman tentang larangan pengasingan tanah dan
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dari sisi politik
hukum adalah penting untuk menghantarkan pembaca memahami
lebih jauh esensi politik hukum larangan tersebut dan implementasi
hukumnya. Kedua, inkonsistensi antara aturan pelaksanaan UUPA
dan peraturan lainnya dengan aturan larangan kepemilikan tanah hak
milik oleh orang asing. Pemahaman akan inkonsistensi ini penting
bagi pembaca, untuk dapat menentukan sikap ambil bagian dalam
melindungi segenap tumpah darah dan Bangsa Indonesia. Uraian

kesenjangan tersebut akan dikaji dari berbagai teori hukum dalam
kerangka sistem hukum, yang mencakup aspek idiil/substansi,
operasional/ struktur, dan aktual/kultur. Ketiga, konsep pengaturan
yang ideal. Melalui pembahasan demikian, pembaca mendapatkan
pemahaman yang komprehensif tentang aturan hak atas tanah
bagi orang asing dan implementasinya dari sisi politik hukum dan
perlindungan bagi WNI. Untuk itu, buku ini sangat bermanfaat bagi

mahasiswa S1, S2, S3, akademisi, birokrat dan pegiat agraria.