Page 159 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

146 Aristiono Nugroho, dkk.

60 %, serta (3) untuk saksi dari Ketua BPD, Ketua RW, dan
Ketua RT sebesar 20 %; Keempat, biaya hibah dan waris sama
dengan biaya yang dikenakan pada biaya jual beli tanah untuk
warga Desa Karanganyar (lihat point pertama); Kelima, biaya
perubahan atau rapat minggon besarnya Rp. 20.000,- per persil
dan berlaku untuk jual beli tanah dan hibah.
Meskipun secara sepintas Surat Keputusan Ketua Baperdes
Nomor 144/003/2031/I/2007 merupakan bagian dari produk
hukum Desa Karanganyar, yang menegaskan elit Desa Karang-
anyar sebagai pihak yang paling banyak menikmati pengelolaan
pertanahan di Desa Karanganyar. Namun ada sisi baik yang
hadir pada Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/
2031/I/2007, yaitu suatu ikhtiar untuk menekan peralihan tanah
kepada pihak-pihak di luar Desa Karanganyar. Dengan usaha
ini maka kepemilikan tanah oleh masyarakat Desa Karanganyar
dapat dipertanahankan, sehingga mampu mempertahankan
produksi pertanian secara keberlanjutan usaha tani masyarakat
Desa Karanganyar.
Ketika segenap produk hukum Desa Karanganyar yang
mengatur dan berkaitan dengan pengelolaan pertanahan diper-
hatikan, dapatlah dikatakan bahwa resonansi landreform lokal
ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar belum terlalu memberi
dampak yang kuat bagi masyarakat, karena lemahnya dukungan
hukum formal lokal bagi masyarakat. Dukungan “hukum” yang
relatif kuat datang dari adat yang dibangun oleh masyarakat.
Adat inilah yang selalu “mengingatkan” semua pihak yang terkait
dengan pertanahan, untuk memperhatikan manfaat pengelolaan
pertanahan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini manfaat
landreform lokal bagi masyarakat. Manfaat landreform lokal
bagi masyarakat, yang dapat diamati dengan mudah hanyalah