Page 16 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 3

tidak memiliki tanah sawah (lihat Nugroho, 2011: vi-vii).
Dalam konteks kekinian, maka kebijakan Soemotirto pada
tahun 1947 ini bersesuaian dengan Empat Prinsip Pengelolaan
Pertanahan yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia pada era 2006 – 2012, yang terdiri dari: Perta-
ma, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran
rakyat. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto pada
tahun 1947 yang berlangsung hingga hari ini dan menginspirasi
para tokoh lokal di desa-desa di sekitar Desa Ngandagan, telah
membantu petani yang tidak memiliki tanah sawah untuk
menggarap tanah;
Kedua, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan ta-
tanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam
kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan
pemilikan tanah. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto
telah mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang lebih
berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggu-
naan, penguasaan, dan pemilikan tanah di Desa Ngandagan
dan desa-desa di sekitar Desa Ngandagan yang turut beresonansi;
Ketiga, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlan-
jutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan In-
donesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi
akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, teruta-
ma tanah. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah
membangun sistem kemasyarakatan yang memberikan akses
pada generasi saat ini dan generasi mendatang dengan lebih
adil;
Keempat, kontribusi pertanahan dalam menciptakan
tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi