Page 24 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 11

Sementara itu, dalam konteks Desa Ngandagan keberadaan
program landreform membuka peluang bagi upaya mensejahte-
rakan masyarakat dengan basis tanah, sebagaimana diamanatlan
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu,
program landreform yang dilaksanakan di Desa Ngandagan sejak
tahun 1947 ternyata juga sejalan dengan upaya mensejahterakan
masyarakat sebagaimana diarahkan oleh Pancasila, khususnya
Sila Ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
Dengan demikian praktek landreform yang dilakukan oleh
Soemotirto ini sah dan konstitusional. Legalitas praktek land-
reform oleh masyarakat Desa Ngandagan memberi dorongan
bagi dipertahankannya livelihood on – farm, walaupun tekanan
dan godaan untuk beralih ke livelihood off – farm dan non – farm
terus berlangsung. Landreform lokal yang diterapkan di Desa
Ngandagan juga telah berhasil memberi “bantuan” bagi para
buruh kulian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun
para buruh kulian harus melengkapi ikhtiarnya dengan mene-
rapkan livelihood off – farm dan/atau non – farm.
Selain itu, penerapan landreform lokal di Desa Ngandagan
juga bersesuaian dengan semangat Pasal 10 UUPA, yang menya-
takan bahwa pemilik tanah wajib mengerjakan atau mengu-
sahakan sendiri tanahnya secara aktif. Dengan demikian harus
dilarang adanya pemilikan tanah secara absentee, di mana pemilik
tanah berada di luar kecamatan letak tanah. Ketentuan ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
Sebagaimana diketahui, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
224 Tahun 1961 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1964 ditetapkan, bahwa pemilik tanah yang bertempat tinggal
di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam waktu 6 bulan