Page 226 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Muhajir, M.(2015). Satu tahun perber 4 menteri tentang penyelesaian
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: Kendala, capaian,
dan arah ke depan’, Policy Brief, Vol 02/2015, p 1-12. Dikutip dari:
http://www.epistema.or.id/download/Policy_Brief_Epistema_
Institute_vol_2-2015.pdf
Muhsi, M.A. (2017). Legal review perhutanan sosial. Multistakeholder
Forestry Programme 3 (MFP3), Jakarta Dikutip dari: https://
id.scribd.com/document/406898107/Legal-Review-
Perhutanan-Sosial
Mulyani, L. (2014). Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia.
Jurnal Bhumi No 39. DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.176
Muryani, A., Hartono, S.H., Mas’ud, F. dan Antoro, K.S. (2023).
Pemberdayaan tanah masyarakat: pembelajaran atas proses
penataan akses di kabupaten Bantul, Yogyakarta: STPN Press.
Nasikun, J. (1995). Mencari suatu strategi pembangunan masyarakat
desa berparadigma ganda. Dalam Leibo, J. Sosiologi Pedesaan,
Yogyakarta : Andi Offset.
Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. Jurnal I lmiah CIVIS,
Volume I, No 2, Juli 2011, p 87-99 DOI: https://doi.org/10.26877/
civis.v1i2/Juli.591
Odum, E. (1971). Fundamentals of ecology. Philadelphia: Saunders.
Peluso, N. L. (2006). Hutan kaya, rakyat melarat penguasaan
sumberdaya dan perlawanan di Jawa. Konpahlindo. Jakarta
Pemberton, J. (2003). Jawa: On the subject of Java (Hadikusuma, H.
Terj.), Yogyakarta: Mata Bangsa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria
Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Pertiwi, J.R. (2010). Land reform sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan di kabupaten Malang. (Skripsi tidak diterbitkan).
Yogyakarta: STPN Dikutip dari: http://repository.stpn.
ac.id/1146/1/Juli%20Retno%20P.pdf

Daftar Pustaka 211