Page 200 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 185

dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang mengharuskan
membatalkan dan mencabut surat keputusan penentapan tanah terlantar
yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan
alasan surat keputusan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Berdasarkan hal tersebut,tujuan tulisan ini adalah, pertama, untuk

mendiskripsikan dan menganalisis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar Eks PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Batang; kedua, untuk
mendiskripsikan peran serta masyarakat terhadap penetapan tanah
terlantar terhadap Eks PT. Perusahaan Perkebunan Tratak.

B. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Eks PT.
Perusahaan Perkebunan Tratak Batang

1. Penertiban Tanah Terlantar Eks PT. Perusahaan Perkebunan
Tratak Batang
Pengertian tanah terlantar adalah tanah diterlantarkan kalau dengan

sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
daripada haknya. Pengaturan mekanisme tanah terlantar telah diatur
8
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Dalam ketentuan Pasal
2 telah ditegaskan: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang
sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan
atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian
hak atau dasar penguasaannya”.

Berdasarkan Identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah yang
terindikasi terlantar di Kabupaten Batang, ada tiga pemegang hak yang
telah ditetapkan sebagai objek tanah terlantar,karena dengan sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada

8 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria