Page 245 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

230 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Gambar 4. Perubahan Landscape Pasca Tambang
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2015

Gejolak rasa ketidakpuasan tampak nyata dari perbincangan dengan
warga. Mulai dari dana kesejahteraan yang tidak transparan, dugaan

manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan forum
desa, kecurigaan-kecurigaan adanya kolusi yang merugikan masyarakat,
pemalsuan identitas (KTP) penerima bantuan adalah beberapa persoalan
yang muncul. Ketidakpuasan pun nampaknya hanya tinggal ketidakpuasan.
Demo secara terbuka tidak mungkin dilakukan langsung ke perusahaan
karena bagaimanapun sebagian besar sumber penghasilan warga juga
bergantung pada perusahaan. Dusun yang terletak tidak kurang dari 1

km dari lokasi penambangan ini, tampaknya sedang berhitung dengan
kerugian yang semakin hari semakin besar mereka rasakan akibat hadirnya
tambang.

Maridi datang ke Kutai tahun 1987. Dari daerah asalnya di Jember,
Maridi mengadu nasib ke Kutai hingga saat ini menjadi petani
sekaligus karyawan di perusahaan tambang. Saya menjumpai pak
Maridi di rumahnya siang itu. Sebagaimana dituturkannya tambang
sudah beroperasi selama 6 tahun. Sebelum tambang masuk dan
beroperasi, Maridi sehari-hari bertani sayur. Setelah bekerja di
tambang, Maridi hanya bisa bertani saat tidak bekerja (libur) dari
tambang. Maridi tidak memiliki tanah. Tanah yang ditanaminya
sekarang dipinjamnya, bagi hasil dengan pemilik dengan perhitungan