Page 122 - Kolase Agraria dan Etnografi Pendidikan Merdeka
P. 122

Integrasi Basis Data Permasalahan Pertanahan   107
                   Dengan Website Tridatu (Tiga Data Jadi Satu) dan Penyusunan Webgis Potensi

                Menghadapi  meningkatnya minat investasi  yang berbanding
            lurus  dengan potensi  kerawanan permasalahan  pertanahan,
            Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung mengembangkan  integrasi
            basis data  permasalahan  pertanahan dengan website  TRIDATU.
            Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman
            dalam  berinvestasi  di Kabupaten  Badung.  Selain  integrasi  basis
            data,  penyusunan WebGIS potensi pelayanan pertanahan  juga
            dilakukan.  WebGIS  ini menyajikan  peta  tematik  berbasis  bidang
            yang memberikan informasi mengenai bidang tanah sengketa dan
            perkara. Hal ini  penting  untuk manajemen  risiko  tambahan bagi
            calon investor,  serta memberikan interpretasi  baru  terkait  skala
            prioritas dari bidang-bidang tanah yang dikategorikan dalam skala
            potensi pelayanan pertanahan.
                    Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi persyaratan
            dalam pelaksanaan pendidikan program  Merdeka  Belajar  Kampus
            Merdeka (MBKM), memberikan kebaruan dalam melengkapi data
            di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, serta mengintegrasikan
            dan memvisualisasi data bidang tanah sengketa dan perkara menjadi
            bentuk spasial yang lebih interaktif dan informatif.
                Adapun manfaat dari kegiatan ini antara lain:

            1.   Memberikan rasa aman terhadap transaksi di bidang pertanahan.
            2.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi monitoring bidang tanah
                sengketa dan perkara melalui visualisasi interaktif.
            3.  Memberikan bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan
                terkait layanan prioritas pertanahan.
            4.  Menjadi  bahan  tinjauan  untuk  peningkatan kualitas layanan
                pertanahan.
            5.  Mendukung  kemudahan  dalam berbisnis (Ease of Doing
                Business).

                Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
            Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Peraturan Presiden Nomor
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127