Page 141 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

kasus 16 April, persoalan tanah di Urutsewu, dan penguatan masyarakat
Urutsewu, terutama di Desa Setrojenar dan Kecamatan Ambal.
Selain yang disebut di atas, ada pula ornop lingkungan yang
memberikan perhatian ke Urutsewu, yaitu Jaringan Advokasi
Tambang (JATAM). Pada tanggal 16 hingga 25 Juli 2011, JATAM
mengadakan riset penambangan pasir besi di pesisir selatan
Jawa yang meliputi empat kabupaten: Tasikmalaya, Lumajang,
Kulonprogo, dan Kebumen. JATAM berada di Kebumen pada
24-25 Juli 2011 dan berhubungan dengan FPPKS. Riset tersebut
bertujuan untuk menyatukan perlawanan masyarakat pesisir
selatan Jawa dan masyarakat Bengkulu karena permasalahan pasir
besi bukan hanya persoalan satu daerah, melainkan persoalan
nasional.
Dalam menanggapi persoalan di Urutsewu, DPRD Kebumen
terlihat pasif. Meskipun begitu, anggota dewan memiliki pendapat
berbeda-beda mengenai persoalan Urutsewu. Misalnya Halimah
Nurhayati dari Fraksi Partai Golongan Karya. Saat ditemui
pada Maret 2011, ia mengatakan bahwa dirinya mendukung
pembangunan asalkan menguntungkan masyarakat. Terkait
dengan dampak ekologis yang akan muncul, Ketua Komisi A ini
mengatakan bahwa hal itu sudah dirancang dalam dokumen
AMDAL. Meskipun begitu, menurutnya dewan tetap akan berada
di belakang masyarakat.
Tidak berbeda jauh dengan Halimah, Miftahul Ulum
dari Komisi D yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berpendapat:

“Berkaitan dengan pasir besi, saya tidak dalam rangka pro atau
kontra, tetapi saya ingin mendudukkan ini dalam persoalan
yang sederhana saja. Ada peluang, usaha yang tentu akan
dimanfaatkan oleh pengusaha (investor). Bukan hanya pasir besi,
tetapi keseluruhan. Pertama, Apa sih dampak yang ditimbulkan

116 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik