Page 62 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

terbangun atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan
pantai dan sekitarnya. Menurut Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2002 tentang
Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu,
sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang
diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kriteria sempadan
pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai
minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang
dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena
merupakan pelindung pelestarian lingkungan pantai. Hal
ini menjadikan sempadan pantai sebagai ruang publik
dengan akses terbuka kepada siapa pun (public domain).
Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah ini difokuskan untuk
kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasi dan harus
steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan (Sugito,
Trianawati, dan Sugandi tanpa tahun).

3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud
pada ayat huruf a berada di sebagian kawasan pesisir
Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di
muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai
Luk Ulo di Kecamatan Klirong. (Pasal 25 ayat 2)
Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi sebagai
sumber bahan organik, habitat berbagai hewan air bernilai
ekonomi tinggi, pelindung garis pantai dari abrasi, dan
penahan intrusi air laut. Kawasan pantai berhutan bakau

Gambaran Umum Wilayah Urutsewu 37