Page 346 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 319

dalam UUPA, bersifat merubah dan menggantikan hak-hak
lama yang bersumber pada filosofi serta ajaran hukum adat
maupun hukum Barat/BW., menjadi salah satu jenis hak yang
ditetapkan dalam Pasal 16 UUPA 1960. Caranya, melalui
perumusan norma baru atas konsepsi hak-hak atas tanah
serta hubungan keagrariaan lama, tanpa kaitannya dengan
filosof Bangsa dan Negara Indonesia. Sebaliknya, isi rumusan
hak guna usaha (HGU) dan hak buna bangunan (HGB)
dalam UU No. 5/1960 masih bersumber pada filosofi serta
ajaran maupun asas-asas hukum BW/KUHPInd. Maka akibat
hukum yang terjadi, adalah timbulnya sengketa menahun,
karena tindakan penegakkan hukumnya bertentangan dengan
tuntutan minimal rasa keadilan masyarakat yang masih
tunduk pada rasa keadilan menurut Hukum Pertanahan Adat.
17. Perbedaan lembaga ‘konversi’ dengan ‘membawa ke
dalam pengaruh hukum pertanahan nasional’:
Perbedaan perlakuan antara penggunaan lembaga
‘konversi’ dengan lembaga ‘membawa ke dalam pengaruh
hukum pertanahan nasional’, sangat besar dan mendasar.
Sebab lembaga ‘konversi’ bersifat menggantikan dasar- dasar
filosofi maupun ajaran hukum yang menjadi sumber
lahirnya persekutuan masyarakat hukum adat dengan
hak-hak atas tanahnya. Sementara lembaga ‘membawa
ke dalam pengaruh hukum pertanahan nasional’, justru
memelihara serta mempertegas filosofi dengan ajaran hukum
yang bersumber pada hukum adat yang diterjemahkan secara
kontemporer sehingga layak dilembagakan kembali menjadi
Hukum Pertanahan dan Agraria Nasional Indonesia. Jadi
melalui ‘konversi’, dasar-dasar maupun sumber filosofi serta
ajaran lahirnya hak atas tanah adat diganti dan diubah
dengan filosofi dan ajaran yang hakekatnya berbeda bahkan
bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagai
Bangsa Indonesia. Sebaliknya lembaga ‘membawa ke dalam
pengaruh hukum pertanahan nasional’, justru menegaskan