Page 146 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

iklim investasi pada suatu daerah. Iklim investasi di daerah harus
didukung dengan adanya penataan hukum di bidang tata ruang,
penataan hukum di bidang perizinan, dan penataan sumber daya
manusia yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
(Kusuma, 2006).
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) menjelaskan bahwa investasi berkaitan dengan pertumbuhan
ekonomi. Investasi berperan penting untuk menciptakan lapangan
pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,
perputaran ekonomi yang merata, dan dapat meningkatkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto
(PDB). Pentingnya peningkatan investasi pada suatu daerah akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Guna mewujudkan peningkatan investasi perlu didasari dengan
potensi dan sumber daya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
RTRW dalam suatu wilayah dibagi ke dalam beberapa wilayah
pembangunan yang masing masing wilayah memiliki potensi yang
berbeda-beda, baik dari potensi sumber daya manusia, sumber daya
alam, potensi ekonomi serta sarana prasarana, dan faktor penunjang
lainnya. Maka dari itu perlu adanya keselarasan antara pemetaan
potensi dan peluang investasi dengan kebijakan tata ruang yang telah
diterapkan. Hasil dari kebijakan penataan ruang yaitu tata ruang
itu sendiri dan arah pemanfaatan ruang merupakan hal terpenting
dalam kebijakan tata ruang (Dione, 2018).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Hadi Tjahjanto telah mendeklarasikan Kota Madiun
sebagai Kota Lengkap (Alwi and Krisniadi, 2023). Status Kota Lengkap
tersebut diberikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN karena Kota
Madiun berhasil memetakan seluruh bidang tanah disertai validitas
dokumen spasial maupun yuridisnya. Menyandang kota lengkap

Strategi Penataan Ruang 129
untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi di Kota Madiun