Page 29 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 29
kriteria orang-orang kaya di pedesaan selalu diukur dengan luasan
tanah yang dimilikinya. Semakin banyak dan luasnya sawah, tanah
dan kebun yang dimiliki seseorang, maka semakin kaya lah seseorang.
Sebutan blegendar (juragan) di Jawa Tengah dan Yogyakarta ataupun
tuan tanah di wilayah Betawi selalu menunjukkan tanah sebagai aset
yang harus dimiliki seseorang. Secara formalitas, beberapa indikator
kesejahteraan juga selalu menyebutkan keterluasan lahan atau tanah
sebagai prasyarat penting seseorang dianggap sejahtera (Kleden dan
Humaedi 2014).
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
misalnya menyebutkan bahwa rumah tangga akan terjamin
kesejahteraannya jika rumah tangga itu memiliki setidaknya tanah
seluas 0,5 sampai 2 hektar. Jika ia memiliki luas di bawah 0,5
hektar, maka ancaman kemiskinan akan terlihat jelas pada keluarga
tersebut (Khomsan, 2015). Sayangnya, menurut penelitian Bachriadi
(2001), banyak petani di pedesaan tidak lagi memiliki banyak
tanah. Oleh karenanya, fenomena penggarap di atas lahannya
sendiri yang pernah dimilikinya telah merebak di berbagai daerah.
Kalau pun mereka memiliki, rata-rata jumlahnya berada di bawah
0,2 hektar. Kenyataan yang lebih menyakitkan lagi, banyak kasus,
mantan suami ataupun pihak laki-laki yang masih berumah tangga
pun membawa dan menjual tanah bawaan atau tanah warisan dari
istrinya. Walaupun kelihatan sederhana, namun permasalahan
seperti ini seringkali terdengar di tengah kehidupan masyarakat
dan bahkan sampai di pengadilan. Gugatan atas kepemilikan tanah
dari seorang perempuan kepada pihak laki-laki, baik terhadap
suaminya, mantan suaminya, saudara laki-lakinya, ataupun saudara
laki-laki ayahnya juga pernah terjadi dalam berbagai pengadilan di
Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pihak perempuan
memiliki tingkat kerentanan atau keterbatasan lebih besar dalam
mengakses hak-hak sumber daya yang dimilikinya. Tabel di bawah
ini menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah kaum perempuan
dalam proses sertifikasi tanah atas nama dirinya.
9