Page 227 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

PEnEtAPAn BEA PEROLEHAn

HAK AtAS tAnAH DAn BAnGUnAn (BPHtB)

BERDASARKAn UnDAnG-UnDAnG nOMOR
28 tAHUn 2009 DAn DAMPAKnYA

tERHADAP PEnDAFtARAn tAnAH

DI KABUPAtEn MAGELAnG

Priyo Katon, Sudibyanung, dan Theresia Supriyanti

A. Pendahuluan

Pemerintah memerlukan dana untuk melaksanakan tugasnya
dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara,

termasuk juga untuk memenuhi program-program kerja yang ber-
muara pada terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masya-
rakat. Secara umum di berbagai daerah di Indonesia, sektor pajak
merupakan sumber dana atau pendapatan yang paling besar di-
peroleh oleh pemerintah. Hal tersebut mencerminkan bahwa pajak
merupakan primadona dari pendapatan pemerintah pusat ataupun
daerah. Pajak secara umum merupakan pendapatan yang diperoleh

oleh pemerintah yang berasal dari iuran pihak lain yang bersifat
memaksa, dan pihak lain tersebut tidak secara langsung menerima
manfaat atas iuran yang diberikan. Di era otonomi daerah dewasa
ini, ada kewenangan mengenai pajak yang telah dialihkan atau
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang dirasa sangat

226 227