Page 257 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

------------, Tentang Wewenang, YURIDIKA, No. 5 & 6 Tahun XII,
September-Desember 1997, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya
------------,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi
tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi,
Edisi Khusus, Peradaban, 2007
Rosalina. 2010. Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia. Jurnal Sasi Vol.16 No.
3. Diakses : http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppriteminfo_lnk.

php?id=84. Tanggal 9 Juni 2019.
Rosmidah. 2010. Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat dan Hambatan Implementasinya. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No.
4. Diakses : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/
view/370. Tanggal 09 Agustus 2018
Soetandyo Wignjosoebroto, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Empat Syarat
Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat, Inventarisasi Dan Perlindungan
Hak Masyarakat Hukum Adat, Publikasi kerjasama Komisi Hak Asasi
Manusia, Mahkamah Konstitusi RI, Departemen Dalam Negeri
Desember 2006

Suwoto, Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
Penelitian Segi-Segi Teoritiik dan Yuridis, Disertasi, Universitas Airlangga,
1990
Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi,
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/
MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 2171).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya (Lembaran Negara Republik

240