Page 24 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar 1945.
Kedua, pembatasan substantif, yaitu semua peraturan pertanahan
harus ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya
sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Kewenangan
ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut
kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian
kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan
konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan. 19
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-
022/PUU-I/2003 mengenai uji materi undang-undang ketenagalistrikan
memberikan penafsiran mengenai konsep hak menguasai negara atas
sumber daya alam. Penafsiran ini kemudian digunakan dalam memutus
uji materi undang-undang di bidang sumber daya alam dalam kaitannya
dengan hak menguasai negara.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengertian “dikuasai
oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk
mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam
fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-
undang dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945,
sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi
liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam
konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan
fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak
mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan
negara untuk mengatur perekonomian. 20
Dalam menafsirkan makna frasa “dikuasai oleh negara” dari Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi
5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting
yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya. 21

19 Ibid, hlm. 4-9
20 PUU Ketenagalistrikan, hlm 333
21 Yance Arizona, “Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan
Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, makalah disampaikan
dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani
Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia

Tinjauan Pustaka 17