Page 25 - Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo

10 Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras
di Kabupaten Sukoharjo

secara optimal, namun pada kenyataannya banyak penggunaan lahan
tidak sesuai dengan peruntukannya. Badan Pertanahan Nasional sejak
tahun 1991 sudah menegaskan bahwa penataan lahan sangat penting
agar sumberdaya/kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat
dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat, dalam hal ini penataan tanah
mencakup rencana umum dan rencana detil mengenai peruntukan,
penggunaan, dan persediaan tanah, kewajiban memelihara dan
melestarikannya (Badan Pertanahan Nasional, 1992).
Menurut Susanto (2008) lahan pertanian (sawah) mempunyai
peran utama dalam menjaga stabilitas suplai pangan khususnya
beras, meningkatkan fungsi ekologis, menciptakan aktivitas sosial
dan ekonomi masyarakat pedesaan, serta wahana pembentuk
peradaban masyarakat berbasis agraris. Namun keberadaan
lahan pertanian mengalami berbagai tekanan, sehingga luasnya
mengalami penurunan per tahunnya, terutama di Jawa. Lahan sawah
juga merupakan salah satu sektor yang paling vital dalam kehidupan
untuk menyangga sektor produksi pangan, sektor ini tergantung
pada lahan, baik secara jumlah maupun secara mutu kesuburannya.
Kebutuhan pangan melalui produksi pangan terutama padi di
kemudian sangat diperlukan, hal tersebut diperlukan sebanyak
mungkin lahan yang subur. Lahan subur untuk produksi pangan
banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, oleh karena itu sangatlah
ironis apabila lahan pertanian yang subur di Pulau Jawa dan Bali
digusur dan diubah penggunaan lahannya dari lahan pertanian
menjadi lahan untuk pemukiman dan industri (Bappenas, 2006).
Kabupaten Sukoharjo banyak mengalami perubahan penggunaan
lahan akibat dari tekanan perkembangan perumahan dan industri,
rerata perubahan penggunaan lahan pertanian hingga tahun 2007
di Kabupaten Sukoharjo mencapai 20 - 40 ha per tahun. Jumlah
tersebut dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan lahan
akibat pembangunan, apalagi daerah Kabupaten Sukoharjoi
termasuk daerah pengembangan industri berskala Nasional (Dinas
Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 2008). Implikasi dari hal ini perlu
untuk menerapkan pengendalian, diantaranya adalah perizinan,
peraturan zonasi, dan sanksi.