Page 142 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

BAB VI

PENUTUP

Putusan peradilan tata usaha negara yang menguji keabsahan/
legalitas suatu produk pejabat tata usaha negara dalam bentuk suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap norma-norma dasarnya
lebih difokuskan pada pengujian dari segi formal dan prosedur
penetapannya saja, daripada mempersoalkan substansi yang terkandung
dalam kaidah hukumnya.
Pengujian keabsahan/legalitas keputusan penetapan tanah terlantar
dalam praktek hukum oleh Hakim dalam memutus sengketa tanah
terlantar cenderung mengunakan cara berfikir positivisme hukum, Hakim
hanya mengunakan cara tektual peraturan perundangan-undangan
belaka, Hakim memeriksa dan memutus berdasarkan prosedur/tatacara
sebagaimana diatur dalam teks peraturan. Praktek seperti ini memang
tidak keliru dikarenakan positivisme hukum memberikan arti kepastian
hukum. Namun unsur keadilan dan kemanfaatan hukum seolah-olah
diabaikan, karena di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan
undang-undang dan hasilnya adalah kebenaran formal.

Banyaknya putusan PTUN yang membatalkan penetapan
tanah terlantar terkesan masih berkutat dalam aspek prosedural yang
mengakibatkan penertiban tanah terlantar menjadi kurang atau
bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya yaitu
ketimpangan penguasan tanah. Semestinya hakim tidak hanya melihat
dari sisi prosedural saja, tetapi juga harus melihat secara substantifnya.
Salah satu hal penting dalam beracara di peradilan tata usaha
negara adalah pemeriksaan setempat di sengketa untuk melihat secara
subtantif apakah tanah tersebut benar-benar diterlantarkan. Karena
rata-rata luasan tanah terlantar berjumlah ribuan hektar, maka dapat
memanfaatkan drone dalam proses sidang pemeriksaan setempat. Proses
pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dan para pihak hanya perlu

BAB VI Penutup 125