Page 144 - Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara

sebagian besar tanah ditetapkan dengan kepemilikan bersama
atau kepemilikan oleh negara. Pada masa kepemimpinan
tersebut salah satu kebijakan pertanahan yang ditetapkan
yakni melakukan distribusi tanah yakni dari tuan tanah petani
kaya selanjutnya tanah tersebut diambil alih untuk selanjutnya
didistribusikan kepada petani miskin (Reforma Agraria Cina).
Implikasi yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut
berdampak terhadap tanah-tanah di pedesaan sebagian besar
yakni mencapai 90 % memiliki struktur penguasaan yang
sifatnya kolektif (Vendryes 2010)

Dalam perjalanannya, pada tahun 2013 pemerintah Cina
melaksanakan sidang Komite yang menghasilkan Keputusan
Komite Sentral Komunis China. Pada saat pelaksanaan sidang
paripurna, partai Komunis Cina membahas berbagai isu dan
masalah besar terkait reformasi dan salah satu hasilnya
memutuskan bahwasanya Pemerintahan Cina memiliki
komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak
property masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat khususnya
di daerah pedesaan diberikan kebebasan terhadap pengelolaan
tanah yang mereka kuasai apakah melalui sistem penyewaan,
sistem gadai atau sistem yang disepakati secara bersama.
Sistem yang ditetapkan dalam pengelolaan tanah pedesaan ini
diperbolehkan sepanjang di dalam kesepakatan tersebut tidak
merugikan masyarakat petani. Dalam mekanisme pengaturan
land reform dan pengadaan tanah, kebijakan yang diterapkan
di Cina mengutamakan untuk memberikan perlindungan agar
masyarakat tetap memiliki akses terhadap tanah. Lebih lanjut
di dalam keputusan sidang parlemen tahun 2013 tersebut juga
merumuskan bahwasanya pemerintah akan mempertahankan
kepemilikan tanah kolektif di pedesaan, melindungi peng-

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 115