Page 153 - Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara

1958 Sistem komune didirikan (berdasarkan Keputusan
Partai) dan kepemilikan tanah secara pribadi
dihapuskan. Kepemilikan kolektif tanah pedesaan
disahkan melalui revisi Konstitusi pada tahun 1975,
1978 dan 1982. Pada masa ini pemerintah mampu
menyelesaikan kolektivisasi kepemilikan tanah
1978 Sistem komune dihapuskan, sistem pertanian
tanggung jawab kontrak rumah tangga mulai
diperkenalkan pada periode ini.
1983 Sistem pertanian tanggung jawab kontrak rumah
tangga diperluas secara nasional, menyelesaikan
pemisahan kepemilikan tanah dari hak guna.
1986 Hukum Pertanahan Pertama (UU Pertanahan)
dikeluarkan, menetapkan dua kepemilikan tanah, yaitu
kolektif negara bagian dan desa, dan prinsip-prinsip
kompensasi dan formula perhitungan. Pengalihan
hak penggunaan lahan di desa diizinkan.
1988 Konstitusi 1988 dan UU Pertanahan direvisi;
ketentuan yang melarang penyewaan tanah dihapus;
peraturan berisi ketentuan baru yang memungkinkan
pengalihan hak penggunaan lahan.
1998 Hukum Organisasi Komite Desa dikeluarkan setelah
10 tahun dilakukan uji coba
1999 Uji coba transfer hak penggunaan lahan di Provinsi
Anhui
2001 Rencana Lima Tahun ke-11 membutuhkan eksplorasi
aktif dalam reformasi pengalihan hak penggunaan
lahan
2002 Rencana Lima Tahun ke-11 membutuhkan eksplorasi
aktif dalam reformasi pengalihan hak penggunaan
lahan

124 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa