Page 293 - Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara

Skema penyediaan permukiman kembali bagi kelompok
I yakni masyarakat penerima ganti kerugian di bawah 200
juta, dalam 1 rumah terdapat lebih dari 1 KK (KK indung) dan
petani penggarap tanah Pakualaman Ground dilaksanakan
secara bersamaan dan bertahap oleh Tim. Terhadap kelompok
masyarakat ini skema yang dilakukan tidak melalui proses
jual beli melainkan masyarakat dibebaskan dari bentuk
pembayaran/jual beli karena mereka berada pada kondisi
perekonomian menengah ke bawah. Kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah kabupaten Kulonprogo dalam penyediaan
tanah ini tidak terlepas dari peran Pura Pakualaman. Dalam
hal ini pemerintah daerah mengajukan surat kekancingan
kepada Pura Pakualaman agar tanah yang ada di Kalurahan
Kedundang dan di Kalurahan Kaligintung dapat diberikan surat
kekancingan untuk digunakan masyarakat terdampak sebagai
lokasi permukiman kembali. Luas tanah yang digunakan untuk
masyarakat ini yakni ± 80 - 100 m dengan jumlah rumah
2
untuk 100 KK (50 KK di Kaligintung dan 50 KK di Kedundang)
beserta penyediaan tanah untuk fasilitas sosial/fasilitas
umum. Sementara untuk pembangunan permukiman kembali,
Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR mengalokasikan
angggarannya untuk membangun rumah warga. Secara
status hukum, terhadap tanah tersebut masyarakat memiliki
Surat Kekancingan/Izin Magersari dari Pura Pakualaman
untuk memakai dan menggunakan tanah, sementara untuk
bangunan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR
maka masyarakat memiliki hak pakai tanpa adanya uang
sewa. Sebaran pembangunan pemukiman kembali masyarakat
terdampak pengadaan tanah bandara YIA disajikan dalam
gambar berikut.

264 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa