Page 118 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

104 Oloan Sitorus

d. Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten
atau Kota yang mengatur tindak-lanjut pelaksanaan
KT.

2. Terbangunnya kesadaran ruang masyarakat yang
menyadari urgensi KT sebagai instrumen kebijakan
partisipatif, antara lain meliputi:
a. Setiap pelaksanaan KT mendapat persetujuan
minimal dari masyarakat di lokasi yang telah

ditetapkan;
b. Terwujudnya pelaksanaan KT yang STUP-nya
minimal 15% dari luas tanah atau nilai tanah sebelum
KT bagi pelaksanaan KT Perkotaan/Pinggiran
Kota dan minimal 10% dari luas tanah atau nilai
tanah sebelum KT bagi pelaksanaan KT Pertanian/
Perdesaan;

c. Masyarakat tidak melakukan pengalihan hak atas
tanahnya sebelum KT selesai dilaksanakan.

3. Menguatnya perspektif ruang di jajaran otoritas ATR/
Pertanahan
a. Meningkatnya pelaksanaan KT sebagai kegiatan
pertanahan, baik yang ditujukan untuk mewujudkan
perumahan dan permukiman yang berkualitas
maupun untuk mewujudkan areal pertanian

atau perkebunan yang mendukung peningkatan
produktivitas;
b. Meningkatnya pelaksanaan KT yang dilakukan dalam