Page 17 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 17

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional  3

              (RTRWK/Kab),  sehingga  keberadaan  gatra  geografi  sebagai
              tempat hidup bagi kehidupan permukiman (baik di perkotaan
              dan  perdesaan)  dan  sumber  kehidupan  (seperti  tanah/
              bentang lahan pertanian) dapat disediakan secara memadai
              bagi kelangsungan hidup Indonesia sebagai bangsa.
                  Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  RTRWK/
              Kab  akan meningkatkan ketahanan nasional  apabila

              diimplementasikan secara konsisten. Implementasi RTRWK/
              Kab dalam hal ini berupa pemanfaatan ruang sesuai rencana
              yang telah ditetapkan.  Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
                                  3
              mewujudkan  struktur ruang  dan pola ruang  sesuai  dengan
              rencana  tata  ruang  melalui penyusunan  dan  pelaksanaan
              program  beserta pembiayaannya.  Dalam pemahaman
              yang  demikian,  maka  bentuk penyesuaian penguasaan,

              penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara partisipatif dapat
              dilakukan dengan  Konsolidasi  Tanah  (selanjutnya disebut
              KT).  KT adalah kebijakan pertanahan partisipatif yang secara
                  4
              simultan  melakukan penataan  kembali penguasaan  dan
              pemilikan  tanah  serta penggunaan  dan pemanfaatan  tanah
              agar  menjadi tertib dan teratur, sehingga  lokasi yang ditata
              dengan KT dapat menjadi areal yang layak bagi permukiman
              dan/atau usaha pertanian. 5




              3   Pasal 1 butir 11 dan 14 UU No. 26 Tahun 2007.
              4   Pasal  65 ayat (2)  UU  No. 26 Tahun 2007 tentang  Penataan
                  Ruang  dan Perhatikan juga istilah ‘Konsolidasi  Pemanfaatan
                  Tanah’ yang diintroduksi Penjelasan Pasal 33 No.25 Tahun 2007
                  tentang Penataan Ruang.
              5   Pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22