Page 146 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan 137

Rp. 1 miliar per desa (atau sesuai kemampuan pemerintah), maka
Pemerintah Kabupaten Purworejo mempersyaratkan agar pemerintah
desa mengurangi besaran pologoro.
Pengurangan besarnya pologoro perlu dilakukan, sebagai bentuk
kotribusi Pemerintah Desa Prigelan bagi upaya meringankan beban
masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat dimaknai sebagai intervensi
Pemerintah Desa Prigelan, yang bertujuan sebagai insentif bagi
aktivitas masyarakat yang terkait dengan tanah. Dengan demikian
Pemerintah Desa Prigelan berperan sebagai aktor yang berupaya
menghindarkan masyarakat, termasuk petani, dari marjinalisasi;
terutama ketika kebijakan pengurangan pologoro dikaitkan dengan
strategi pertanahan yang sedang dijalankan.
Prospek keberlanjutan atau prospek untuk melanjutkan strategi
pertanahan, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari akomodasi
dan pencapaian tiga kebutuhan petani Desa Prigelan, yaitu:
Pertama, keadilan, sebagai prasyarat bagi dilanjutkannya strategi
pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Strategi
dilanjutkan, setelah keadilan diberlakukan pada pengaturan,
penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Adalah tindakan
yang adil, ketika diterapkan strategi penguasaan tanah. Pemberian
hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak
memiliki tanah sawah merupakan elemen pertama yang menjadi
dasar dilanjutkannya strategi ini.
Keberlanjutan strategi dimungkinkan saat para pemilik tanah
sawah menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 (satu per
enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa
Prigelan. Hak garap inilah yang selanjutnya didistribusikan kepada
petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai
60 ubin per kepala keluarga petani. Interaksi antara pemilik tanah
sawah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang