Page 193 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan
P. 193

184   Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
                Oleh  karena  kepentingan  petani  terlindungi atas adanya
            larangan bagi orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah
            di desa ini, maka fenomena ini juga layak “dibaca” sebagai bentuk
            strategi  pemilikan  tanah dalam  menata  tindakan dan  perilaku.
            Strategi pemilikan tanah menjalankan fungsinya sebagai instrumen
            kontrol  atas  bidang-bidang  tanah  di  Desa  Prigelan, dengan
            membangun  relasi  timbal  balik antar  petani, dan antara  petani
            dengan bidang  tanah,  serta motif  yang menyertainya. Instrumen
            kontrol ini berkaitan dengan ekonomi, karena meliputi aksesibilitas
            petani terhadap sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain petani
            didorong  untuk  melakukan exploitasi  sumberdaya alam  (tanah),
            sehingga mampu memberi hasil  produksi  yang  relevan  dengan
            kebutuhannya. Meskipun  tetap harus  diakui  adanya keterbatasan
            petani dalam mengelola atau menggarap tanahnya.

                Persetujuan petani  Desa  Prigelan  atas penerapan  strategi
            pemilikan  tanah (larangan bagi  orang  dari luar Desa Prigelan
            membeli bidang  tanah  di  desa ini) menunjukkan kemanfaatan
            strategi ini bagi mereka. Sementara itu  diketahui, bahwa  strategi
            pemilikan tanah dapat digolongkan sebagai teknologi sosial, yang
            mampu memberi  treatment  agar  petani memiliki kesempatan
            menggarap tanah. Boleh jadi ada teknologi sosial yang lebih maju
            agar  petani memiliki kesempatan menggarap  tanah,  tetapi  untuk
            saat ini teknologi sosial yang berupa strategi pemilikan tanah sudah
            cukup memadai bagi petani di Desa Prigelan.
                Teknologi sosial yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan
            pada petani agar dapat menggarap tanah, berperan sebagai pengatur
            tindakan dan perilaku masyarakat. Ketika strategi pemilikan tanah
            (teknologi sosial)  mulai  “dijalankan” segenap  pihak  yang  terkait
            mengikutinya, bahkan bersedia mengganti  tindakan dan  perilaku
            yang bertentangan dengan strategi pemilikan  tanah. Oleh karena
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198