Page 106 - Masalah Pertanahan di Indonesia

dengan Undang-undang No. 20/1964 diadakan perubahan-
perubahan mengenai cara-cara menetapkan letak serta luas tanah
yang harus disediakan di masing-masing desa.

Menurut Undang-undang No. 20/1964 Bupati Kepala
Daerah dalam menetapkan Desa dan luas tanah diwajibkan untuk
mengadakan musyawarah terlebih dulu dengan pejabat-pejabat
Dinas Pertanian, Pengairan, Agraria, Perkebunan, PNP yang
bersangkutan dan wakil organisasi Tani. Penetapan Bupati/Kepala
Daerah tersebut memerlukan pengesahan dari Gubemur Kepala
Daerah.
Atas dasar ketetapan Bupati tersebut di atas selanjutnya
berdasarkan musyawarah bersama antara Panitia Desa dengan
pihak-pihak yang bersangkutan ditetapkan letak dan luas tanah
yang harus disediakan di setiap desa. Panitia Desa terdiri dari Kepala
Desa dan 2 orang wakil organisasi Tani.

Letak tanah diusahakan secara bergiliran atau glebagan. Hasil
musyawarah tersebut diusulkan kepada Bupati Kepala Daerah
Tingkat II untuk dituangkan di dalam surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II.
Sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan tersebut
di atas setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan
usulan-usulan dari Gubemur Kepala Daerah dan setelah mendengar
pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Pertanian, dikeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan areal dan
penetapan luas areal yang harus disediakan untuk tanaman tebu
untuk pabrik-pabrik gula (penetapan wilayah kerja/rayonering
untuk pabrik gula) dan tiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri
diadakan penetapan besamya uang sewa tanah untuk tebu bibit
dan tebu giling, berdasarkan atas usul Gubemur Kepala Daerah
yang bersangkutan dan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri
Pertanian dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.

71