Page 120 - Kembali ke Agraria
P. 120
Kembali ke Agraria
sekarang ini menjadi trend erat kaitannya dengan strategi pem-
bangunan perkotaan yang diskriminatif dan kenyataan kemiskinan
itu sendiri sebagai akar persoalan. Fenomena penggusuran adalah
anak kandung dari pembangunan dan kemiskinan di perkotaan.
Dalam konteks maraknya operasi “penertiban” pemukiman
kaum miskin, pendekatan keamanan (security approach) kembali
digunakan secara efektif oleh penguasa. Ini merupakan cermin dari
pilihan strategi pembangunan kota yang melecehkan rasa kemanu-
siaan dan keadilan bagi kaum kecil. Padahal, jika kita mau konsisten
dan konsekwen dengan semangat zaman reformasi dan demokrasi,
maka strategi semacam itu sudahlah usang dan ketinggalan zaman.
Yang membuat hati terenyuh, ketika seorang Gubernur membe-
narkan penggusuran hanya gara-gara penduduk yang bersangkutan
tidak memiliki kartu tanda penduduk kota setempat. Pembenaran ini
terasa merendahkan martabat bangsa secara keseluruhan. Betapa
yang namanya kebebasan warga untuk tinggal di mana saja di seluruh
wilayah negaranya sendiri telah direduksi hanya menjadi urusan
selembar surat keterangan. Alasan semacam ini, sekali lagi menun-
jukkan sikap pemerintah yang sangat kaku dan tidak arif dalam
memandang persoalan kebangsaan.
Pemerintah sudah semestinya memahami kemiskinan sebagai
akar persoalan yang memaksa kaum miskin membangun dan tinggal
di pemukiman kumuh. Sempitnya akses kaum miskin terhadap lahan
untuk pemukiman di perkotaan mesti diakui sebagai buah dari orien-
tasi pembangunan perkotaan yang pada umumnya lebih memanja-
kaan kaum berduit. Kita tahu, peruntukan lahan di perkotaan lebih
diprioritaskan untuk pengembangan kawasan bisnis, perkantoran,
fasilitas umum, dan perumahan kelas menengah ke atas. Tapi kita
juga tidak bisa menutup mata atas tingginya gejala penelantaran
tanah di sekitar perkotaan. Sebagian lahan di kawasan kota Jabotabek
telah dikuasai dan digunakan oleh pemodal besar sebagai objek
spekulasi tanah. Kenyataan ini menjadi ironi yang gamblang di
tengah kian terbatasnya akses kaum miskin kota atas lahan untuk
101
