Page 147 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

kan oleh konflik-konflik agraria di satu sisi dapat membawa dijalan-
kannya pembaruan agraria (menjadi alasan obyektif dan rasional),
di sisi lain menentukan bentuk dan metode implementasi pembaruan
sendiri.
Konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa
keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya
dari tanah dan kekayaan alam lain, seperti kaum tani, nelayan, dan
masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan atas tanah adalah syarat
keselamatan dan keberlanjutan hidup. Namun, gara-gara konflik ag-
raria, syarat keberlanjutan hidup itu porak-poranda.
Komitmen politik untuk menyelesaikan segala konflik menjadi
prasyarat yang tidak bisa ditawar. Dalam kerangka politik hukum,
sebenarnya kita sudah punya Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Ke-
tetapan MPR ini dapat menjadi kerangka pokok upaya menyelesaikan
aneka konflik agraria yang diwariskan rezim masa lalu yang telah
dan masih berlangsung hingga kini.

Membangun jembatan
Dari macetnya penyelesaian konflik agraria selama ini, gagasan
Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA)
dikedepankan. Tetapi, pembentukan KNuPKA bukan tujuan akhir.
Pembentukan KNuPKA adalah jembatan menuju pelaksanaan
menyeluruh pembaruan agraria.
Kita dapat mengacu Tap MPR No V/MPR/2003 tentang Saran
kepada Lembaga-lembaga Negara. Dituangkan, “menyelesaikan ber-
bagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional
dan adil mulai dari persoalan hukum sampai dengan implementa-
sinya di lapangan...”, serta: “Membentuk lembaga atau institusi
independen lainnya untuk penyelesaian konflik agraria dan sumber-
daya alam, agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan,
masyarakat adat dan rakyat pada umumnya sehingga berbagai konflik
dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi; mempercepat pem-

128