Page 154 - Kembali ke Agraria
P. 154

Sinar Harapan, 5 Oktober 2004









                           Kekayaan Alam di Tangan
                                  Segelintir Orang
                       Menyongsong Konferensi Internasional
                               Penguasaan Tanah (1)








                 SU penguasaan tanah dan kekayaan alam bagi bangsa agraris
               Isebesar Indonesia tidak akan pernah basi. Bahkan, dalam era peru-
               bahan dewasa ini makin relevan dikedepankan. Sejak reformasi
               (1998), telah terjadi perubahan-perubahan penting dalam tata kuasa
               tanah dan kekayaan alam seperti hutan, tambang, air, laut, dan seba-
               gainya. Perubahan konteks “siapa memiliki, menggunakan, menge-
               lola, mengontrol akses, dan yang memperoleh manfaat atas tanah
               dan kekayaan alam” perlu mendapat perhatian saksama semua
               pihak.
                   Curahan pikiran dari pemerintahan maupun non-pemerintahan
               di pusat dan daerah, baik dari belakang meja maupun di lapangan
               tengah menjadi kebutuhan mendesak. Artikel ini ditulis untuk
               menyongsong Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah
               (11-13 Oktober 2004). Bagian ini merupakan bagian pertama dari
               dua tulisan, dengan fokus orientasi pembangunan yang berbuah:
               kebijakan yang tumpang tindih, ketimpangan, konflik, kerusakan
               lingkungan, serta perlunya rembuk bersama. Sejak rezim populis
               Soekarno digantikan rezim kapitalis Soeharto, berbagai UU (1967
               sampai 1997) terkait tanah dan kekayaan alam diberlakukan. Berbagai


                                            135
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159