Page 162 - Kembali ke Agraria

Sinar Harapan, 21 Oktober 2004

Dualisme Hukum atas Tanah
Harus Diakhiri

EUSAI “Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan
SKekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah” (Jakarta,
11-13 Oktober 2004), banyak hal bisa diangkat. Walau masalah dan
solusi yang ditawarkan terbilang lagu lama, namun memang pantas
dinyanyikan ulang. Bahkan lagu ini perlu dibunyikan keras kepada
aktor baru pemegang kuasa negara. Tulisan ini adalah catatan kecil
hasil konferensi tentang penguasaan tanah dan kekayaan alam itu.
Setiap panel diskusi dalam konferensi ini merefleksikan sejumlah
rekomendasi. Dari panel yang dikelola KPA (isu konflik agraria);
pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria
(KNuPKA) perlu disegerakan. Namun KNuPKA bukanlah langkah
akhir perjalanan penyelesaian konflik. Pembetukan KNuPKA meru-
pakan simbol keberpihakan negara kepada rakyat yang mengalami
penindasan. KNuPKA sebagai simbol kemenangan rakyat sekaligus
awal pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia.
Dari panel HuMA (isu pluralisme hukum), untuk situasi seperti
Indonesia, itikad untuk membuat sistem hukum atas tenurial yang
unifikatif hanya boleh sepanjang pada level asas, bukan pada level
norma. Negara bisa membuat hukum yang mengatur tenurial yang
berfungsi sebagai payung, namun tiap komunitas memiliki hukum
yang variatif. Sementara itu, dari Panel CIFOR (isu kehutanan),
inisiatif masyarakat yang terbukti mampu mengelola hutan secara

143