Page 205 - Kembali ke Agraria
P. 205
Usep Setiawan
tuntutan reforma agraria menyeluruh kian menemukan konteksnya.
Uji materi Perpres 36/2005 kepada Mahkamah Agung (MA) yang
dilakukan oleh puluhan pengacara handal yang disokong pakar hu-
kum agraria dan ribuan surat kuasa gugatan dari publik bisa berujung
pada pembatalan Perpres 36/2005 oleh MA karena dinilai berten-
tangan dengan perundang-undangan, termasuk UUD 1945. Jika
Perpres 36/2005 dibatalkan oleh MA maka pemerintah mengalami
kekalahan hukum. Ini preseden buruk yang merongrong pemerintah
“kehilangan muka”. Citra politik pemerintah, khususnya Presiden,
pun di ambang kepudaran. Inilah segi politis Perpres 36/2005 yang
bisa diolah jadi peluru politik macam-macam pihak.
Apabila Perpres 36/2005 dibenarkan oleh MA maka pemerintah
memiliki legalitas yang kuat untuk menggusur tanah rakyat. Secara
yuridis formal pemerintah menang. Tapi ini bom waktu bagi meledak-
nya konflik sosial yang dipicu pendekatan legal formal versus terusik-
nya rasa keadilan rakyat dalam pembebasan tanah untuk pem-
bangunan.
Tampaknya, kemauan dan keberanian presiden meralat sendiri
Perpres 36/2005 adalah pilihan tepat yang paling kecil risikonya.***
186
