Page 216 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

disempurnakan, semangat populismenya masih tetap relevan di era
sekarang.
Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menugaskan kaji ulang
peraturan perundang-undangan terkait agraria dan pengelolaan
sumber daya alam—Pasal 5 (1a) dan (2a). Tap MPR ini juga meme-
rintahkan pelaksanaan penataan ulang struktur penguasaan tanah
(land reform) sehingga lebih adil sebagai inti reformasi agraria—Pasal
5 (1b). Pembaruan agraria hendaknya mengacu Tap MPR No IX/
2001, yang dikuatkan oleh Tap MPR No IV/2002, dikukuhkan Tap
MPR No I/2003, dan ditegaskan Tap MPR No V/2003.
Hendaknya dilakukan kaji ulang kebijakan agraria dan penge-
lolaan sumber daya alam. Penyempurnakan UUPA perlu dilakukan
melalui format amendemen. Atas dasar hasil kaji ulang dan amen-
demen UUPA maka masalah keagrariaan dapat diatasi dengan dasar
hukum yang kuat, komprehensif, adil dan berkelanjutan. Perlu juga
penyesuaian seluruh peraturan agraria dan sumber daya alam
mengacu UUPA yang telah diamendemen itu. Penyusunan RUU
Sumberdaya Agraria yang merombak total format dan isi UUPA, hen-
daknya dihentikan. Mengupayakan penyempurnaan UUPA dalam
format amandemen menjadi alternatif yang layak tempuh, sebagai-
mana telah disepahami oleh sejumlah Fraksi di DPR yang beraudiensi
dengan KPA (Mei-Juli 2005).
Sebagai mekanisme alternatif penyelesaian konflik agraria
warisan masa lalu, perlu diupayakan terbentuknya Komisi Nasional
untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Gagasan ini sudah
dirumuskan Komnas HAM, bahkan sudah disampaikan langsung
ke meja dua Presiden RI, di era Megawati Soekarnoputri (Juli 2004)
dan Yudhoyono (Maret 2005). Hendaknya dirintis pula pembentukan
Badan Otorita Reformasi Agraria (BORA) yang bertanggung untuk
menyiapkan pembiayaan, kelembagaan, merumuskan rencana dan
strategi reforma agraria. BORA juga mengoordinasi departemen dan
badan pemerintahan terkait, termasuk Pemda dan organisasi

197