Page 302 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Asal Konversi Hak-Hak Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.3/1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan
Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
Beberapa alasan dikeluarkannya aturan tersebut dikarenakan
umumnya perkebunan tersebut telah dinasionalisasi dan dijadikan
BUMN sekaligus melihat kenyataan bahwa sebagian besar direksi
dan komisaris perusahaan ini adalah para pensiunan pejabat tinggi
atau perwira militer yang dirasa penting diberi privilese. Hilanglah
kesempatan rakyat mendapatkan kembali tanahnya.

Dualisme ekonomi pertanian
Di lain pihak, korporasi swasta juga telah diberi keleluasaan
lebih luas dalam mendapatkan HGU di atas tanah yang diklaim seba-
gai tanah negara. Inilah bentuk pengulangan praktek Domein
Verklaring dalam AW 1870 yang memanipulasi Hak Menguasai Nega-
ra atas tanah dalam UUPA yang seharusnya dipandu oleh kewajiban
diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mem-
punyai fungsi sosial.
Pemberian HGU selama ini telah mempertahankan dualisme
ekonomi pertanian kita. Modus pemberian HGU semakin melebar
dengan keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan
di atas tanah yang bukan milik negara melalui mekanisme pelepasan
hak. Era ini telah membuat pengambilalihan tanah masyarakat adat
semakin meluas dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan hu-
kum pertanahan oleh rakyat.
Penelusuran singkat ini, membuktikan bahwa praktek pemberian
HGU di Indonesia selama ini sebenarnya “illegal” dalam pandangan
masyarakat sekitarnya dan secara nyata berdiri di atas pelanggaran
terhadap hak asasi manusia. Identiknya perkebunan sebagai simbol
perselingkuhan hukum dan modal menjadikan perusahaan perke-
bunan sasaran okupasi dan reklaiming tanah. Keadaan ini menje-
laskan bahwa umumnya perusahaan perkebunan berdiri di atas
perlawanan masyarakat dan setiap saat selalu berpotensi meletupkan

283