Page 395 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

legislasi terkait perlu ditinjau ulang. Bagi UU yang bertentangan
dengan semangat dan isi UUPA harus dicabut atau diganti. Untuk
yang belum utuh perlu penyesuaian sehingga konsisten dengan
UUPA. Untuk kebolongan-kebolongan hukum yang ada perlu ditam-
bal dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang
sifatnya mengoperasionalkan amanat UUPA.
Ketiga, salah satu agenda mendesak adalah penyusunan UU
Reforma Agraria guna menambal kebolongan hukum terkait opera-
sionalisasi program reforma agraria. Program pembaruan agraria
nasional yang direncanakan pemerintah membutuhkan dasar hukum
kuat dan konprehensif. Karena itu, penyusunan UU reforma agraria
harus segera menjadi agenda prioritas pemerintah bersama parlemen.

Kemenangan kecil
Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan
mulai menjalankan reforma agraria (31/1/2007). Hingga kini, belum
terwujud. Dari segi momentum, reforma agraria dikhawatirkan kian
memudar. Memudarnya rencana reforma agraria, terkait ketidaktegas-
nya kepemimpinan politik nasional dalam mengarahkan reforma
agraria. Tidak solidnya jajaran pemerintahan pusat dan daerah,
melambatkan agenda besar ini.
Suhu politik menjelang Pemilu 2009 pasti akan menunda hampir
semua agenda besar, seperti reforma agraria. Tajamnya perbedaan dan
lebarnya spektrum kepentingan dalam konfigurasi politik lokal dan
nasional memacetkan agenda populis yang dicetuskan presiden. Dari
sisa waktu, di tengah kemacetan politik, sulit mengharapkan peme-
rintahan mampu mewujudkan reforma agraria sebagai strategi alternatif
menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.
Satu hal yang perlu dirawat adalah berkecambahnya harapan
bahwa keadilan sosial lewat perwujudan keadilan agraria adalah
solusi tak terbantahkan. Yang layak digencarkan, mendorong keku-
atan rakyat untuk meraih aneka kemenangan kecil, meski terbatas
tetapi terukur, sambil menunggu hasil Pemilu 2009. ***

376