Page 125 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

Dalam rangka ini, adat menerapkan peraturan-peraturan
internalnya yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam
konteks adat. Hal yang sepertinya tidak mungkin ini, ternyata
mendapat dukungan dari camat setempat, orang asli Dayak
Lundayeh yang merasa memahami situasi ini. Berbagai urusan
formal pemerintahan terkait internal masyarakat Krayan, kemudian
diserahkan pada masyarakat Krayan sendiri untuk menggulirkan
dan melaksanakan sesuai aturan-aturan adat. Dengan demikian
pengaturan tanah-tanah adat sepenuhnya diserahkan pada
16
masyarakat adat. Sebagian wewenang yang ada pada pemerintah
kini beralih pada adat, sebuah hal yang masih diimpikan di
Nendali.
Penyetaraan antara adat dan negara memberi kontribusi positif
dalam berbagai tertib pengaturan sosial di Krayan. Penyetaraan
ini juga diberlakukan secara tegas dalam relasi-relasi yang dulunya
dikenal sulit terjadi, khususnya antara aparat adat dengan aparat
kepolisian dan militer. Terkadang adat bisa memberi sanksi
dan denda pada seorang Polisi, terkait suatu hal, dan denda
17
terebut biasanya akan dibayar oleh sang komandan. Beberapa
perkembangan demikian bisa terjadi berkat pembagian peran
yang mulai diakui pemerintah setempat. Adat jelas bisa menjadi
mitra pemerintah.
Belajar dari Krayan, konstruksi negatif atas hubungan
keduanya ini (negara-adat) seharusnya mulai dicurigai. Beberapa
tuduhan atas adat, yang sampai kini lantas menjadi stereotip adat
adalah, berada dalam posisi kontraproduktif atas negara khususnya
mengenai konsep persatuan. Adat dianggap mengancam bisa

16. Ibid.
17. Ibid.

— 106 —