Page 133 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

sosial alami masyarakat. Konflik dengan keterlibatan militer ini
penuh dengan intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia
seperti penyiksaan, penculikan, penembakan, dan perkosaan.
Tercatat, pada awal-awal masa reformasi saja (1998-2001) terjadi
insiden kekerasan negara atas masyarakatnya sendiri sebanyak 83
kali tersebar di 67 kota dengan perkiraan korban jiwa minimal
24
46 orang.
Reformasi tidak berarti represi berhenti. Di masa-masa
terkini, kekerasan agraria masih kerap terjadi atas masyarakat
adat. Perkembangan-perkembangan yang tidak menunjukkan
perbaikan ini, semakin memberanikan masyarakat untuk bertindak
sendiri. Sebagian berhasil mencapai tujuan yang ideal, lebih banyak
yang gagal, dan sebagian lainnya berasimilasi dengan berbagai
kepentingan baru. Makna “kontemporer” di awal, lebih dekat
dipahami sebagai perkembangan kerumitan persoalan tanah adat
justru di masa-masa reformasi.
Reformasi seperti kehilangan arah mau kemana dan apa. Dalam
masa-masa ini, sentralisme kekuasaan yang terpecah menyebar
menjadi perebutan kekuasaan di berbagai lokalitas dengan, dan
memunculkan para “raja-raja” kecil. Persoalan tanah-tanah adat kini
semakin beragam. Adat tidak lagi mesti meperjuangkan sebatas hak
atas suatu wilayah. Munculnya pengertian-pengertian adat yang
lebih kompleks ini sejak terbukanya ruang-ruang mengemukakan
pendapat berimplikasi pada kebaruan-kebaruan platform dan
strategi. Berbagai kebaruan ini, selain diupayakan oleh adat itu
sendiri untuk menerapkan suatu strategi baru pelawanan atas

24. Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks
Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001, UNSFIR, “Working Paper” 02/01-1,
2002. Hlm. 54

— 114 —