Page 143 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

2. Pulau Sebuku

Pulau kecil Sebuku memiliki potensi tambang yang tinggi, seperti
halnya karakteristik tanah di Pulau Kalimantan Selatan pada
umumnya. Saat potensi tambang di Pulau lainnya di Kalimantan
sudah hampir habis dieksploitasi, maka pulau kecil pun tidak
luput dari penambangan. Begitu pula yang terjadi pada Pulau
Sebuku, yang memiliki potensi tambang batu bara dan besi.
Industri tambang bagi sebagian masyarakat Kalimantan Selatan
bukan barang baru dan sudah tidak asing lagi, karena sejak zaman
kolonial Belanda praktek tambang sudah ada, Hal ini dimulai dari
masa kolonial dan masa kerajaan Banjar, yang mana perubahan
lahan hutan untuk tanaman lada dan perkebunan karet dirubah
menjadi tambang. Perusahaan tambang pertama yang dibangun
adalah tambang batu bara Oranje Nassau “Bentang Emas”. Setelah
itu, ada dua buah perusahaan tambang yang didirikan dekat
Martapura yakni Julia Hermina dan Delft.
Saat masa orde lama atau masa jaya kemerdekaan, sumberdaya
Kalimantan Selatan sejenak bisa menghirup kebebasannya dari
pengeksploitasian. Masa bebas ini ada hingga masa Soeharto atau
masa orde baru, dimana HPH mulai berlaku pada tahun 1960-an.
Selain itu, dengan alasan untuk rehabilitasi dan mencukupi
kebutuhan industri, kerusakan ekologi tersebut terjadi hampir
bersamaan dengan adanya perkebunan besar kelapa sawit pada
pertengahan 1980-an. Hingga saat ini proses pendegrasian ekologi
masih berlangsung, tidak terlepas pulau kecil yang seharusnya
tidak ada kegiatan tambang.
Sistem apanase membuat Belanda merasa masih kurang puas
dan khawatir akan mengancam keberadaan tambang, karena
kekuasaan Sultan bisa saja merubah status sewa apanase tersebut.

— 124 —