Page 197 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi masuk pada
sistem kapitalisme baru dan menguntungkan pemilik modal
besar disekitar mereka, yang selama ini diam-diam menguasai
sistem ekonomi di seluruh desa dan dusun. Namun demikian,
diatas semua kekuarangan, inisiatif rakyat seperti ditunjukkan
di Tasikmalaya dan Blitar, adalah gambaran bagaimana upaya
melakukan perbaikan nasib dan demi peningkatan kesejahteraan,
mampu dilakukan sendiri masyarakat tanpa intervensi negara.
Meski dalam batas tertentu belum mampu menjangkau perubahan
yang lebih luas.

3. Mengurai Batas dan Kesempatan Integrasi

Uraian kebijakan pertanahan yang belum mampu merealisasikan
hakekat konsep RA yang sejalur dengan cita-cita kebangsaan,
kebijakan pengembangan wilayah dan agenda kemiskinan yang
masih karikatif dan berwatak developmentalistik, serta inisiatif
rakyat yang belum utuh, memperlihatkan bagaimana diskoneksitas
itu sekarang berlangsung terus tanpa upaya berarti untuk menyadari
dan menyelesaikannya. Dalam kondisi diskoneksitas tersebut,
masih adakah irisan bersama yang bisa menjadi ruang integrasi,
jika ada, bagaimana hendak diletakkan? Padahal menurut Borras
dan Fransco (2008) pro poor land policy mesti mampu mendorong
transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari kelas tuan
tanah, negara atau komunitas kepada petani miskin, gurem dan
tunakisma serta mampu membuka ruang interaksi demokratis
bagi kesungguhan inisiatif reforma “dari atas”/kelompok elit dan
mobilisasi dan partisipasi aktif dan inisitaif yang kuat dari rakyat.
Untuk mengurai jawab ruang integrasi tersebut, lebih dahulu
mesti diperiksa ulang, sampai mana batas dari masing-masing

— 178 —