Page 23 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

nilai demokratis (perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan,
dan inklusi sosial). Proses tersebut, tentu saja, tetap membutuhkan
proses-proses administrasi dan teknis seperti data pertanahan yang
lengkap dan pemilikan tanah yang jelas. Namun lebih dari itu,
proses ini harus memasukkan ke dalamnya prinsip fundamental
yaitu (re)distribusi kesejahteraan dan kekuasaan berdasarkan
penguasaan tanah.
Dalam derajat tertentu usulan ini merupakan kritik atas
pandangan dominan yang meletakkan proses administrasi (tanah)
dan sertifikasinya sebagai terlepas dari proses-proses politik,
rekognisi hak-hak dasar atas tanah, akses pada hak atas tanah
yang efektif, ekonomi politik atas tanah, dan perubahan sosial.
Melihat administrasi melulu sebagai proses teknis-birokratis
adalah bagian dari promosi hak pemilikan privat individual,
sesuatu yang justru diperlukan oleh penganjur masifikasi pasar
tanah. DLG mempercayai bahwa property right erat terkait dengan
“relasi sosial” antar kelompok atau kelas masyarakat, dan antara
negara dan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu, DLG
terbentuk dan dibentuk oleh interaksi intens yang berlangsung
antar kelompok sosial dan antara masyarakat dan negara atas
kontrol terhadap sumberdaya.
Administrasi secara umum, dan khususnya administrasi
pertanahan (AP), pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan
publik yang sejauh ini lebih banyak berangkat dari sisi negara.
Sederhananya, AP adalah proses untuk menentukan, mendaftar,
dan menyebarluaskan informasi tentang pemilikan, nilai, dan
penggunaan tanah ketika melaksanakan kebijakan pengelolaan
pertanahan. Administrasi Pertanahan merupakan sistem yang
diimplementasikan negara untuk mengelola hak atas tanah,
biasanya terkait dengan pengelolaan tanah publik, registrasi dan

— 4 —