Page 68 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

20% (Kepala Seksi Data Statistik dan Sosial, Badan Pusat Statistik
Kalsel, Februari 2010). 7
Dari berbagai ulasan di atas, muncul pertanyaan mendasar
sebagai latar belakang dari tulisan ini, apakah pemanfaatan tanah
melalui proses pemberian HGU telah mampu digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat atau hanya menguntungkan
bagi sekelompok golongan?

1. Lika-Liku Sejarah Perkebunan di Indonesia

Di dunia ketiga, sistem perkebunan tidak dapat dilepaskan dari jejak
kolonialisme dan perkembangan kapitalisme di belahan Eropa Barat.
Seperti yang dinyatakan oleh Wiradi (2009), “sebagai pintu masuk
bagi kapitalisme Barat ke dalam perekonomian dunia ketiga, sistem
perkebunan diperkenalkan terutama untuk menghasilkan bahan
mentah dan hasil tanaman tropis yang diperlukan bagi kepentingan
negara-negara industri”. Dampaknya di pedesaan, Luxemberg
(2003) mengungkapkan, “pembangunan (penetrasi) kapitalisme
ke wilayah pedesaan membutuhkan suatu suasana lingkungan
yang memperagakan bentuk-bentuk produksi non-kapitalistik
(natural economy) sebagai pasar dari surplus yang dihasilkan oleh
para pemilik modal, sumber bahan baku dan penyedia cadangan
tenaga kerja dalam sistem upah (buruh lepas)”. Dengan demikian,
sebagai sebuah model investasi melalui pengusahaan sumber daya
yang ekstraktif, Mubyarto (1983) menyebutkan dua syarat utama
yang harus dipenuhi untuk lahirnya sistem perkebunan, yakni:
tersedianya tanah dan tenaga kerja yang murah.

7. http://bataviase.co.id/node/111303

— 49 —