Page 90 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

kepemilikan tanah kepada para pemilik modal yang difasilitasi
oleh keberadaan pasar tanah.
Ditengah-tengah lajunya investasi perkebunan oleh para
pemilik modal besar di Indonesia, muncul sebuah pertanyaan,
apakah dimungkinkan secara praktek program pembaharuan
agraria melalui pemberian HGU kepada (koperasi) rakyat? Bila
dilihat dari semangat pembaruan agraria awal Indonesia merdeka
maupun dari pumpunan aturan maka hal ini sangat dimungkinkan.
Hal ini akan menjadi sangat sulit dilakukan mengingat selain
kekuatan para pemilik modal dalam mempengaruhi kebijakan
pengaturan sumberdaya agraria juga karakter khas perkebunan
warisan kolonial (sistem perkebunan eropa) yang diasumsikan
memiliki segenap teknologi yang memadai untuk mengusahakan
lahan perkebunan yang luas sehingga bisa menjadi lebih efisien.
Namun demikian pada prakteknya, untuk kepentingan efisiensi
pembangunan perkebunan besar mensyaratkan adanya ketersediaan
22
lahan dan tenaga kerja yang murah.
Seperti yang diungkapkan Kartodirjo dan Suryo (1991),
bentuk dan orientasi lingkungan perkebunan yang lebih tertuju
ke dunia luar, menjadikan lingkungan perkebunan seolah-olah
terpisah dari lingkungan agraris setempat. Lebih-lebih karena
perkebunan memiliki teknologi yang maju, maka perbedaan dengan
lingkungan sekitarnya semakin menonjol. Karena itu kehadiran
sistem perkebunan di lingkungan masyarakat agraris di tanah jajahan
atau negara-negara berkembang, dianggap telah menciptakan
tipe perekonomian kantong (enclave economics) yang bersifat

22. Bandingkan dengan sistem pertanian keluarga yang memiliki keluwesan dan
kelenturan yang tinggi sehingga dirinya mampu memanfaatkan sumberdaya
yang dimiliki secara efisien.

— 71 —