Page 67 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Dalam bekerja, instansi pertanahan tidak menyatakan palsu atau tidak
palsu. Kakantah maupun Kakanwil tidak berhak untuk menyatakan surat-
surat kelengkapan berkas permohonan yang dilampirkan oleh pemohon
adalah palsu atau tidak. Jika terdapat surat rekomendasi palsu dari Pejabat
yang mendasari lahirnya hak, maka instansi pertanahan tidak mengambil
alih ketidakbenaran surat tersebut, atau instansi pertanahan tidak dapat
dipersalahkan atas lahirnya hak atas nama seseorang. Kesalahan akan
dikembalikan kepada siapa yang membuat surat palsu tersebut, dan BPN
dapat membatalkan hak atas tanah yang telah lahir dan status tanahnya
kembali menjadi seperti semula.
Dalam praktiknya, jika terjadi kesalahan dalam penerbitan hak
oleh BPN, maka pihak BPN akan turut menjadi salah satu tergugat.
Atas dasar itu, banyaknya kasus SIM-TN yang lahir tidak prosedural
telah menimbulkan kegalauan di lingkungan Kantah. Contoh sepenggal
keluhan atas kekhawatiran yang dialami:

”Dalam melayani permohonan (pendaftaran tanah), kami pasrah saja dan
mengandalkan doa. Ya... mau gimana lagi, kan nggak bisa kita menolak
permohonan dari masyarakat, pelayanan (pertanahan) kan harus tetap
jalan...”.
Rasanya sangat beralasan kegalauan yang dirasakan Kantah. SIM-TN
dengan subjek penguasaan fiktif dalam program pengadaan tanah untuk
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan
Juata Laut merupakan contoh nyata bahwa SIM-TN ternyata rawan
manipulasi. Kasus itu mencuat pada tahun 2011, ketika oknum Panitia
Pengadaan Tanah membuat sekitar empatpuluhan SIM-TN dengan
mengatasnamakan beberapa warga. Beberapa di antaranya sebenarnya
tidak berhak. Ternyata dalam perkembangannya muncul beberapa warga
lain yang komplain, bahwa mereka juga berhak atas ganti rugi yang akan
diberikan. Setelah diusut penyidik, ternyata telah terjadi tindak manipulasi
dan korupsi yang melibatkan aparat Pemko dari tingkat kelurahan,
kecamatan, hingga pemerintah kota, bahkan seorang pejabat setingkat
eselon IV di lingkungan Kantah juga telah ikut menjadi terpidana pada
tahun 2013.
Lahirnya kebijakan SIM-TN sebenarnya itikhad baik dari Pemko
untuk mengantisipasi penguasaan liar atas tanah Negara, pengendalian
ini perlu dilakukan karena seiring dengan perkembangan, penguasaan-

58 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara