Page 85 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Jika terdapat persengketaan dengan warga masyarakat, hendaknya
diselesaikan melalui musyawarah atau jalur hukum. Setelah tidak
ada persengketaan, langkah lebih lanjut adalah mendaftarkan tanah-
tanah itu sehingga kepemilikan tanah menjadi jelas dan berkepastian
hukum. Demikian pula terhadap kawasan-kawasan lindung, seperti
hutan lindung, RTH, kawasan sempadan, dan lainnya, pemasangan
tanda batas kawasan yang representatif akan sangat penting untuk
mencegah okupasi ilegal dan lahirnya SIM-TN/SKFBT.
2. Kantah segera ’mendaratkan’ sekitar 10.000 bidang tanah yang masih
’melayang’ pada peta GeoKKP yang dapat mengelakkan lahirnya
sertipikat ganda. Perlu disusun pula peta tunggal sebagai peta yang
disepakati dalam pekerjaan SIM-TN/SKFBT dan pendaftaran
tanah, yang mana peta tersebut bisa djadikan peta kerja dan kontrol
kualitas atas pekerjaan lapangan dan terbitnya SIM-TN/SKFBT.
Untuk lebih menjamin kontrol kualitas dapat dilaksanakan dengan
baik, teknologi CORS yang dapat menentukan posisi batas secara
simultan dan real time dapat diaplikasikan sekaligus dalam pekerjaan
pelayanan SIM-TN/SKFBT dan pendaftaran tanah. Semua biaya
yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dapat diusulkan berasal dari
pemasukan BPHTB yang sejak berlakunya UU 28/2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB menjadi pajak daerah.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi prosedur dan implementasi penerbitan
sertipikat di Kota Tarakan karena telah terjadi inkonsistensi dalam
proses pemberian hak. Ada yang dilaksanakan pemeriksaan oleh
Panitia A dahulu baru kemudian diumumkan, ada pula yang
diumumkan dulu baru pemeriksaan oleh Panitia A. Bahkan ada
juga yang tidak dilakukan pengumuman dalam penerbitan surat
keputusan Pemberian Hak.
4. Jika SIM-TN dapat dijadikan satu paket dengan pendaftaran tanah,
asas spesialitas yang diimplementasikan melalui pengumuman
sebaiknya dilakukan pada penerbitan SIM-TN, karena dalam
prosedur pemberian hak tidak dikenal mekanisme pengumuman.
5. Menggalakkan program IP4T (Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) di seluruh Kota Tarakan
dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi pertanahan.

76 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara