Page 174 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

C. Sejarah dan Kondisi Hutan di Sumatera Selatan

Kawasan Hutan di Sumatera Selatan secara yuridis telah ada sejak
zaman penjajahan Belanda dimana pada saat itu dikenal dengan sistem
register. Provinsi Sumatera Selatan termasuk di dalamnya Bangka
Belitung terdiri atas 52 register berupa hutan tutupan. Pasca Indonesia
merdeka pengelolaan kawasan hutan saat itu berada di bawah Kemen-
terian Pertanian, dan pengukuhan terhadap kawasan hutan pertama kali
dilakukan pada tahun 1982 dengan luas hutan di Sumatera Selatan seluas
kurang lebih 4.624.950 Ha (Bangka Belitung masih menjadi satu kesatuan
dengan Sumatera Selatan) yang disahkan melalui Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982. Selanjutnya Kawasan hutan dita-
ta kembali dengan melibatkan beberapa pihak melalui skema Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dituangkan dalam Rencana Pengu-
kuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH). Melalui mekanisme tersebut
maka luas kawasan hutan di Sumatera Selatan menjadi bertambah kurang
lebih seluas 5.214.652 Ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 410/Kpts-11/1986 (Dinas Kehutanan 2018).
Dengan adanya regulasi terkait undang-undang tata ruang yang
pertama yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 maka Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya Paduserasi kawasan hutan.
Hasil dari kebijakan dan kajian Paduserasi tersebut mengakibatkan peru-
bahan terhadap luas hutan menjadi ± 4.416.837 Ha yang selanjutnya
ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/
2001. Belum genap satu tahun setelah terbit keputusan tersebut, Kepu-
lauan Bangka Belitung mengajukan pemekaran menjadi provinsi yang
berdiri sendiri, kondisi ini tentunya mengakibatkan berkurangnya luas
hutan di Sumatera Selatan seluas kurang lebih 657.510 Ha.
Selanjutnya dengan terbitnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa peru-
bahan kawasan hutan hendaknya dilaksanakan terlebih dahulu selanjut-
nya terhadap perubahan yang dilakukan baru dapat diintegrasikan dalam
penyusunan pola rencana tata ruang provinsi/kabupaten. Untuk menin-
daklanjuti peraturan tersebut maka Kementerian Kehutanan mengin-

146