Page 190 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

II/2007 dengan adanya hutan kemasyarakatan maka program ini dimak-
sudkan dapat mengembangkan kapasitas masyarakat dan mampu
memberikan akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan
secara lestari sehingga mewujudkan ketersediaan lapangan kerja serta
dimaksudkan dapat menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi
masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dan
cukup berhasil salah satunya di Provinsi Lampung. Tingginya jumlah
konflik terkait penguasaan lahan kawasan hutan di Provinsi Lampung
serta kebergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada
di hutan dapat diselesaikan melalui program kehutanan masyarakat.
Kajian yang dilakukan Sanudin, dkk (2016) menyebutkan bahwa pelak-
sanaan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung yang sudah dilak-
sanakan selama 14 (empat belas) tahun tersebar pada 9 Kabupaten dimana
HKm yang mereka laksanakan ada yang sudah sampai mendapatkan Izin
Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), mendapatkan Penetapan Areal
Kerja (PAK), maupun sedang dalam proses mengusulkan Penetapan Ar-
eal Kerja.
Upaya penyelesaian permasalahan penguasaan lahan pada kawasan
hutan melalui program Hutan Sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan
Desa, Perhutanan Sosial) telah banyak dilakukan pada 15 kabupaten/kota
di Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehu-
tanan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan bahwa program Hutan
Rakyat yang dilakukan hingga tahun 2017 mencapai cakupan luasan
kurang lebih 4.211 Ha, sementara program Hutan Desa yang telah
dilakukan di Sumatera Selatan ini mencapai luasan kurang lebih 54.000
Ha (Dinas Kehutanan 2018). Program pendampingan perhutanan sosial
yang dilakukan di Sumatera Selatan salah satunya di Ogan Komering
Ulu melalui budidaya madu dan pendampingan pengolahan kopi. Pen-
dampingan dan pembinaan yang dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) di wilayah ini cukup membantu masyarakat dalam membu-
didayakan dan memanfaatkan hasil hutan. Skema Perhutanan Sosial ini
cukup memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-perma-
salahan tenurial dan pengelolaan lahan garapan kawasan hutan. Namun

162