Page 248 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Buku ini berangkat dari pertanyaan pokok terkait praktik kebijakan
RA Jokowi-JK yang mengalami pelambatan, khususnya RA dari objek
pelepasan kawasan hutan. Penulis harus menjelaskan dan mengurai per-
soalan dasar kelambatan tersebut, apakah diakibatkan oleh persoalan
kelembagaan, objek TORA dan subjeknya, atau sumber daya manusia yang
menanganinya. Pertanyaan pokok itu berhasil penulis analisis dengan
menemukan problem utama yang terjadi di lapangan.

Temuan penulis secara meyakinkan bahwa semua stakeholder ikut
memberikan andil terhadap proses pelambatan pelaksanaan RA. Secara
kelembagaan, rezim ini relatif maju, karena dalam waktu yang relatif
singkat, infrastruktur hukum telah berhasil disediakan, yakni terbitnya
Perpres 88/2017 tentang PPTKH dan Pepres 86/2018 tentang Reforma
Agraria. Salah satu amanat Perpres 86/2018 adalah agar pemerintah
membentuk kelembagaan yang menangani RA yakni GTRA di seluruh
Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang dari 6 bulan
setelah perpres diundangkan, hampir semua provinsi sudah berhasil
membentuk GTRA, namun sayang, pembentukan GTRA di tingkat kabu-
paten/kota baru sekitar 13,8% (71 kabupaten kota dari 514 kabupaten/kota
di seluruh Indonesia), padahal persoalan RA lebih pada penyelesaian
kebutuhan akan lahan dan penyelesaian konflik tenurial yang ada di
tingkat tapak, yakni kabupaten/kota.

GTRA sebagai lembaga yang menangani pesoalan RA seharusnya
bergerak lebih cepat, faktanya justru belum efektif dan efisien untuk
mengerjakan RA di daerah. Problem ini terkait juga dengan argumen
lain, yakni tentang anggaran, karena persoalan anggaran menjadi alasan
belum berhasilnya kelembagan RA dibentuk pada level kabupaten/kota,
total sampai Oktober 2019 baru 71 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari
sisi struktur kelembagaan, GTRA relatif maju karena tidak diurus oleh
kementerian sektoral, melainkan di bawah Kementerian Koordinator
Perekonomian, artinya garis komandonya cukup jelas dengan langsung
di bawah presiden. Akan tetapi keberadaan Menko sebagai pimpinan
GTRA tidak otomatis berjalan dengan cepat, karena problem RA secara
riil ada di masing-masing daerah, dimana gubernur dan bupati/walikota
sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelolanya.

220