Page 58 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

bab ini ditutup dengan analisis perbandingan periode Sukarno dengan
Periode Joko Widodo.

A. Sukarno Meletakkan Dasar Penataan Agraria

Landreform atau juga sering disebut Reforma Agraria (RA) sebagai
sebuah konsep dan gagasan besar mengusung misi yang tidak sederhana,
ia hadir sebagai wujud dari pengejawantahan Undang-Undang No. 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lebih dikenal
UUPA), yakni amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945. Sejak kehadirannya
(pasca lahirnya UUPA) pelaksanaan agenda Reforma Agraria selalu
mengalami pasang surut dan berubah sesuai kepentingan dan kebijakan
rezim yang berkuasa. Pada awalnya, semangat menjalankan Landreform
sangat kuat sebagaimana Sukarno dalam pidato politiknya menjelang
UUPA disahkan 17 Agustus 1960 menyatakan dengan tegas dan keras bah-
wa “landreform adalah cita-cita revolusi Indonesia, revolusi tanpa land-
reform sama dengan gedung tanpa alas, pohon tanpa batang, omong besar
tanpa isi, laksana penjual obat”. Pelaksanaan Landreform bagi Sukarno
adalah “satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia” (Sukarno 1960,
Salim, Widiatmoko & Suhattanto 2014, 102). Sayangnya, Sukarno belum
sempat menuntaskan agenda besar tersebut, Landreform sudah “roboh”
bersama peristiwa 1965, sebagai akibat dari propaganda komunis terha-
dap agenda Landreform yang banyak pihak menyebut sebagai salah satu
sebab tragedi peristiwa 1965 (Utrecht 1969, 80, Utrecht 1973, 153-154).
Awal disahkannya UUPA (1960-1965), tiga agenda penting dijalankan
oleh Sukarno yaitu melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi
tanah-tanah yang kelebihan berdasar aturan dan kemudian didistribu-
sikan kepada petani landless, dan menjabarkan penerapan UUPA dalam
hal memangkas tanah-tanah yang luasannya melebihi aturan (Utrecht
1969). Kerja-kerja awal Sukarno kemudian terhenti akibat peristiwa pada
tahun 1965 yang meruntuhkan semua cita-citanya, meskipun dalam
beberapa hal secara mendasar telah berhasil dia letakkan sebagai dasar
pembangunan agraria berikutnya. Peristiwa 1965 oleh banyak pihak diang-
gap sebagai kegagalan Sukarno dalam menjalankan cita-cita mulia pendi-
ri negara, yakni Landreform.

30