Page 247 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

http://www.epistema.or.id/download/Policy_Brief_Epistema_
Institute_vol_2-2015.pdf
Muhsi, M.A. (2017). Legal review perhutanan sosial. Multistakeholder
Forestry Programme 3 (MFP3), Jakarta Dikutip dari: https://
id.scribd.com/document/406898107/Legal-Review-
Perhutanan-Sosial
Mukherjee, A. (2022). Gender ( Yustitia, P., Malinda, R. & Oktaviana, G,
Terj.). Dalam Luthfi, A.N., Larastiti, C., Pujiriyani, D.W., Savitri,
L.A., Cahyati, D.D., Nurjaman, R., Mawesti, D., Chairuddin, A.
(Eds). Buku Pegangan Studi Agraria Kritis (Ed: Akram-Lodhi,
H., Dietz, K., Engels, B. & McKay, B.M.) (p 171-185). Yogyakarta:
STPN Press
Mulyani, L. (2014). Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia.
Jurnal Bhumi No 39. DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.176
Muryani, A., Hartono, S.H., Mas’ud, F. dan Antoro, K.S. (2023).
Pemberdayaan tanah masyarakat: pembelajaran atas proses
penataan akses di kabupaten Bantul, Yogyakarta: STPN Press.
Nasikun, J. (1995). Mencari suatu strategi pembangunan masyarakat
desa berparadigma ganda. Dalam Leibo, J. Sosiologi pedesaan,
Yogyakarta : Andi Offset.
Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. Jurnal I lmiah CIVIS,
Volume I, No 2, Juli 2011, p 87-99 DOI: https://doi.org/10.26877/
civis.v1i2/Juli.591
Pemberton, J. (2003). Jawa: On the subject of Java (Hadikusuma, H.,
Terj.), Yogyakarta: Mata Bangsa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria
Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Pertiwi, J.R. (2010). Land reform sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan di kabupaten Malang. (Skripsi tidak diterbitkan).

232 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul